BOLMONG, TimeNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui sinergi strategis bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Utara. Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja jajaran KemenHAM yang diterima langsung oleh Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan implementasi kebijakan berbasis HAM berjalan selaras hingga ke tingkat daerah. Koordinasi ini juga menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi daerah agar sejalan dengan standar nasional perlindungan HAM.
Dalam audiensi, kedua pihak menekankan pentingnya penguatan kolaborasi guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara setara, baik dalam aspek hukum, pelayanan publik, maupun perlindungan sosial. Pemerintah daerah dan KemenHAM sepakat bahwa pendekatan inklusif menjadi kunci dalam menghadirkan keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Melalui program edukasi dan penguatan pemahaman, ASN di lingkungan Pemkab Bolmong diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama KemenHAM berkomitmen melakukan peninjauan regulasi guna memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi diskriminatif, khususnya terhadap kelompok rentan.
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa komitmen terhadap HAM merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan di Bolmong. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami memandang sinergi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai HAM terimplementasi secara nyata dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Yusra.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama lintas sektor harus berlanjut pada langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Menurutnya, keberhasilan implementasi HAM tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bolmong bersama jajaran KemenHAM merumuskan langkah jangka pendek yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi kebijakan. Upaya ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam mendorong Bolmong sebagai daerah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan HAM secara menyeluruh.
(Nur)
