MANADO, TimeNUSANTARA – Pemerintah Daerah (pemda) kabupaten bolaang Mongondow Utara (Bolmut) saat ini terus memberikan bekal yang terbaik bagi seluruh instansi terkait dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel serta realisasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 yang dapat dipertangungjawabkan dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dan Whorskop keuangan daerah.
Kegiatan pembekalan ini dilaksanakan dihotel Aryaduta Manado serta diikuti 310 orang peserta yang terdiri dari, Badan Anggaran Dprd, Para Pimpinan Skpd, Para Camat, Para Sangadi Dan Lurah, Para Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Para Pengurus Barang Skpd Se Kabupataen Bolaang Mongondow Utara
Dengan jadwal kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan pada hari ini senin, 24 juni 2024 serta akan dilanjutkan dengan workshop dimulai selasa – rabu, 25 s.d 26 juni 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir Sebagai Narasumber Kepala Bpkp Perwakilan Sulawesi Utara,Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, Kapolres Bolaang Mongondow Utara, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pimpinan Bank Sulutgo, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu, Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Lkpp, Dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Plt Kepala Bpkpd Bolmut Awaludin Managin SP mengatakan Rapat koordinasi dan whorskop keuangan daerah ini sebagai bentuk pembekalan instansi dengan tujuan untuk penguatan sinergitas dan kolaborasi pengelolaan keuangan daerah dalam percepatan realisasi Apbd 2024 pengelolaan bmd dan dan optimalisasi pendapatan asli daerah, serta identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Selain itu lanjut manangin, kegiatan ini juga sebagai aspek penyebarluasan informasi atas aspek hukum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk peraturan perpajakan negara dan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta strategi dalam optimalisasi pendapatan daerah dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“pada intinya kegiatan ini bertujuan sebagai bekal bagi semua instansi pemerintah daerah dan informasi pengetahuan yang cukup terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas realisasi keuangan daerah tahun 2024 baik dari sisi regulasi, kebijakan, dan informasi penting lainnya,”ungkap plt kepala Bpkpd Bolmut Awaludin Managin, SP.
Penulis : Fadlan Ibunu
