Pemkab Bolaang Mongondow Raih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
ADVETORIAL, TimeNUSANTARA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih dan profesional kembali menuai pengakuan. Di bawah kepemimpinan Bupati Bolaang Mongondow, Pemkab Bolmong resmi meraih Opini Kategori Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dengan nilai akhir 85,18, sekaligus menjadi yang tertinggi se-Sulawesi Utara tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Meilani J. Limpar, S.H., dalam agenda penyampaian Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Manado.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Meilani menegaskan bahwa capaian Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan nilai tertinggi dari seluruh kabupaten/kota yang menjadi objek evaluasi di Sulawesi Utara tahun ini.
“Di tengah penerapan metode evaluasi baru yang lebih ketat pada 2025, sebagian besar daerah mengalami penurunan nilai. Namun Bolmong justru mampu mempertahankan kualitas pelayanan tanpa maladministrasi. Ini pencapaian luar biasa,” ungkapnya.
Penilaian tahun ini memang menjadi tantangan tersendiri. Ombudsman RI menerapkan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan ketat dibanding tahun sebelumnya. Namun di tengah perubahan standar tersebut, Pemkab Bolmong tetap menunjukkan konsistensi dalam reformasi birokrasi dan penguatan sistem pelayanan publik.
Apresiasi pun diberikan atas keberhasilan mempertahankan layanan yang bebas maladministrasi, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Menanggapi capaian tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsy menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas pembinaan dan pendampingan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulut.
Menurutnya, hasil ini bukan sekedar angka, tetapi menjadi tolak ukur komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pencapaian ini adalah motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan di semua sektor. Kepuasan masyarakat, kecepatan tindak lanjut pengaduan, serta terwujudnya harapan publik adalah barometer utama keberhasilan pemerintahan,” tegas Bupati.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat merupakan pusat dari seluruh kebijakan pelayanan publik. Karena itu, sistem pengaduan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus diperkuat secara terintegrasi.
Agenda tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Direktur RSUD, serta Kepala Bagian Organisasi. Seluruh pimpinan perangkat daerah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi, termasuk penguatan sistem integrasi pengaduan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan berbasis standar operasional yang terukur.
Capaian ini semakin memperkuat citra Pemkab Bolmong sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pelayanan publik terbaik di Sulawesi Utara. Di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks, Bolmong membuktikan bahwa pelayanan prima bukan sekedar slogan, melainkan komitmen nyata yang dirasakan masyarakat.(Nur)
