BOLTARA, TimeNUSANTARA – Penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 72,28 poin berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) sepanjang 2025. Sinergi dua indikator ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkualitas dan inklusif.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di bawah kepemimpinan Bupati Sirajudin Lasena, (SJL) dan Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh (MAP) berhasil menciptakan keseimbangan antara peningkatan kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/03/2026) kemarin.
Capaian IPM Boltara tahun 2025 meningkat menjadi 72,28 poin dari 71,66 poin di tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat tiga komponen utama yang menjadi fondasi pembangunan manusia.
Selaras dengan itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan tren positif dengan angka 5,29 persen, naik dari 5,12 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat semakin bergairah dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
Dampak dari sinergi tersebut terlihat pada menurunnya angka kemiskinan dari 7,88 persen menjadi 7,15 persen, serta tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,07 persen. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga berhasil ditekan, ditandai dengan penurunan gini ratio dari 0,345 menjadi 0,338.
Meski kontribusi ekonomi Boltara terhadap Provinsi Sulawesi Utara sedikit mengalami penurunan dari 1,89 persen menjadi 1,88 persen, namun pemerintah daerah tetap optimistis melalui penguatan sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah turut mendukung stabilitas pembangunan. Realisasi pendapatan daerah mencapai 99,72 persen dari target Rp610,7 miliar, sementara belanja daerah terealisasi sebesar 93,26 persen dari Rp633 miliar. Hal ini menunjukkan tata kelola fiskal yang efektif dalam menopang pembangunan manusia dan ekonomi secara bersamaan.
Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.(fadlan ibunu)
