TIMENUSANTARA Bolmut- Sebanyak 67.093 Masyarakat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tercatat sebagai peserta JKN KIS, baik mandiri, badan usaha ataupun yang mendapat bantuan dari Pemerintah di tahun 2022 ini.
Untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), Pemerintah Kabupaten Bolmut menggelontorkan anggaran senilai Rp.10.000.065.000 dalam perjanjian kerja sama bersama pihak BPJS kesehatan, guna menalangi iuran 22.000 masyarakat kurang mampu yang terdata sebagai PBI jamkesda.
Di lain pihak, Pemerintah pusat juga meng-cover sebanyak 26.793 Masyarakat Bolmut lainnya, dalam jaminan kesehatan nasional PBI APBN.
Meski demikian, pihak BPJS melalui Kepala cabang Bolmut, Gusti Ketut Kusuma, mengakui bahwa terkait klaim jaminan kesehatan ini, permintaan dari luar daerah lebih mendominasi dari pada klaim dalam daerah. Tercatat, untuk dalam daerah, klaim BPJS dari RSUD Bolmut salah satunya, yang sesuai data bulan juli 2022 ini hanya senilai Rp.353.772.900.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Bolmut, Budi Setiwan Kohongia, mengatakan, kurangnya klaim jaminan kesehatan dalam daerah karena tindakan medis yang dilakukan di Bolmut masih sangat minim.
Hal ini menurut Kohongia disebabkan pelayanan kesehatan di Bolmut yang belum maksimal, sehingga pasien yang dirawat di FKTP hingga RSUD harus dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan pertolongan medis. “Di RSUD misalnya, kurangnya tenaga dokter, obat-obatan, persediaan darah, hingga alkes menyebabkan penanganan medis tidak bisa dilakukan hingga harus rujuk ke luar. Padahal jika seluruh komponen pelayanan kesehatan ini memadai, tidak perlu harus berobat di luar, pasien yang ada tidak perlu sampai dirujuk, memakan biaya, waktu, serta berbagai konsekuensi lain diantaranya klaim BPJS yang harus ke luar daerah”.
Ia menegaskan, persoalan di bidang kesehatan ini harus menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemerintahan.[lan]
