BOLMUT, TimeNUSANTARA — Menyikapi surat edaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara terkait penanganan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU, masyarakat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Suratman, meminta jajaran kepolisian di setiap wilayah agar meningkatkan pengawasan dan menertibkan kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan pengisian BBM.
Suratman menilai, pengawasan di lapangan diperlukan agar aturan yang telah disampaikan pemerintah dapat dilaksanakan secara konsisten, khususnya di SPBU wilayah Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Menurutnya, kepolisian melalui polsek di wilayah masing-masing perlu berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan serta penertiban terhadap kendaraan yang diduga melanggar ketentuan pengisian BBM, terutama BBM bersubsidi.
“Penerapan aturan ini perlu diawasi bersama. Kami berharap pihak kepolisian, khususnya polsek di setiap wilayah yang memiliki SPBU, dapat melakukan razia atau pemeriksaan terhadap kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan sesuai surat edaran tersebut,” ujar Suratman.
Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mengurai antrean panjang, mencegah pengisian BBM yang tidak sesuai ketentuan, serta memberikan kesempatan yang lebih adil kepada masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.
Lima Ketentuan Penanganan Antrean BBM
Dalam surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 15 Oktober 2026, terdapat sejumlah langkah penanganan antrean panjang BBM yang ditujukan kepada PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Sulutenggo.
Pertama, penerapan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi berdasarkan angka terakhir pelat nomor kendaraan di seluruh SPBU wilayah Sulawesi Utara.
Kedua, penjadwalan ulang pengisian BBM bagi kendaraan jenis truk ke malam hari guna mengurangi penumpukan kendaraan pada jam operasional siang.
Ketiga, pembatasan pengisian BBM bagi kendaraan pribadi. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pengisian BBM bersubsidi hanya diperbolehkan apabila indikator bahan bakar menunjukkan satu bar di bawah.
Keempat, penertiban personel dan nosel SPBU. SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nosel diminta dikenai sanksi. Apabila tidak ada perbaikan, pengoperasian SPBU dapat diambil alih oleh PT Pertamina Patra Niaga dan izin operasionalnya dievaluasi.
Kelima, peningkatan layanan pengisian BBM melalui penambahan jam operasional, pengawasan SPBU selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki, kepastian ketersediaan stok BBM, serta penerapan digitalisasi antrean.
Surat tersebut menyebutkan bahwa ketentuan penanganan antrean BBM diharapkan mulai diberlakukan pada 16 Oktober hingga 23 Oktober 2026, disertai evaluasi lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait.
Polsek Diharapkan Turut Mengawasi
Suratman menegaskan, keterlibatan kepolisian diperlukan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan. Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan ketika antrean panjang terjadi, tetapi juga melalui pemeriksaan berkala agar masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.
Ia juga meminta agar penertiban dilakukan secara profesional, sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, serta tidak mengganggu masyarakat yang telah mengikuti aturan pengisian BBM.
“Harapan kami, aturan ini benar-benar berjalan di seluruh wilayah Sulawesi Utara, termasuk Bolmut. Jika semua pihak menjalankan tugasnya dan masyarakat ikut mematuhi ketentuan, persoalan antrean panjang BBM diharapkan dapat ditangani dengan lebih baik,” tutupnya.
Hingga berita ini disusun, permintaan Suratman tersebut merupakan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pemeriksaan maupun razia oleh jajaran kepolisian tetap menunggu tindak lanjut dan koordinasi dengan instansi berwenang.
