SULUT, TimeNUSANTARA – Pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya dituntut menghasilkan capaian fisik, tetapi juga harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang kuat. Prinsip tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut/Boltara) di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Mohammad Aditya Pontoh, S.IP.
Komitmen itu terlihat saat plt Bupati Boltara menghadiri rapat pendampingan hukum bersama jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2P) Sulawesi I dan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas pendampingan hukum terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan BP2P Sulawesi I Tahun Anggaran 2026, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
Bagi Pemerintah Kabupaten Boltara, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga sekaligus memastikan program pembangunan berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Pendampingan hukum juga memiliki nilai strategis sebagai langkah preventif. Dengan adanya koordinasi dan konsultasi sejak tahap pelaksanaan program, berbagai potensi persoalan administrasi maupun hukum dapat diantisipasi lebih awal.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa penguatan pembangunan di Boltara tidak hanya diarahkan pada percepatan realisasi program, tetapi juga pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan dan memiliki kepastian hukum.
Plt. Bupati Mohammad Aditya Pontoh menempatkan aspek kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Sinergi dengan institusi penegak hukum pun dipandang sebagai ruang untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan semata-mata ketika persoalan hukum telah muncul.
Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boltara berupaya membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih hati-hati, akuntabel dan berorientasi pada pencegahan, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memiliki landasan administrasi dan hukum yang jelas.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan komitmen Plt. Bupati Boltara dalam menjaga agar roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan secara terarah, profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Fadlan Ibunu)
