KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Rencana pengembangan kegiatan pertambangan emas PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Blok Bakan hingga 2028 menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat lanjutan Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A yang berlangsung di Ballroom Sutanraja Hotel Kotamobagu, 11 Agustus 2026.
Forum tersebut melibatkan pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, pihak perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan. Berbagai masukan disampaikan, terutama terkait rencana pengembangan kegiatan, pengelolaan lingkungan, sumber daya air, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Kepala Teknik Tambang (KTT) JRBM, Demang Rangga Barata, menjelaskan bahwa rencana perpanjangan umur tambang dari 2026 menjadi 2028 berkaitan dengan adanya tambahan sumber daya dan cadangan serta perubahan pada aspek tekno-ekonomi.
Rencana pengembangan tersebut meliputi Pit Gunung Botak dengan luas 5,32 hektare dan Pit Villa. Sementara kapasitas produksi emas maksimum direncanakan mengalami penyesuaian dari 119 koz menjadi 85,48 koz per tahun.
Dari pemerintah daerah, Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi menyampaikan dukungan terhadap rencana pengembangan JRBM. Namun, ia menilai berbagai persoalan lingkungan, termasuk potensi banjir, perlu diantisipasi melalui koordinasi dan kerja sama yang intensif antara perusahaan dan pemerintah.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, meminta agar keterkaitan setiap titik kegiatan dengan sistem sungai dijelaskan secara lebih rinci. Penjelasan tersebut mencakup arah aliran air serta potensi dampak yang mungkin ditimbulkan dari rencana pengembangan.
Masukan juga datang dari DPRD. Wakil Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Febrianto Tangahu, menekankan pentingnya memastikan langkah mitigasi, khususnya terkait pengelolaan air dan sedimentasi, dapat diterapkan secara efektif.
Ketua DPRD Bolaang Mongondow Selatan, Arifin Olii, turut menyoroti manfaat keberadaan perusahaan bagi masyarakat di kedua wilayah. Ia menyampaikan bahwa pengembangan kegiatan JRBM perlu dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja dan program pemberdayaan masyarakat.
Dari unsur teknis pemerintah daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolaang Mongondow, Aldy Pudul, meminta agar kajian hidrologi, sistem drainase, dan pengelolaan sediment pond diperkuat. Sementara Dinas Pekerjaan Umum Bolmong melalui Hendra Hamim menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber air bagi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
Kepala DLH Bolaang Mongondow Selatan, Nasrudin Gobel, juga mendorong komunikasi yang dilakukan secara berkala antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara bersama.
Dari tingkat kecamatan, Camat Lolayan sekaligus Pjs Sangadi Desa Bakan, Ip Lingotu, menyampaikan bahwa persoalan banjir masih menjadi perhatian masyarakat Desa Bakan. Ia juga menyinggung kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan.
Sementara itu, Camat Pinolosian Tengah, Indrajaya Mokoagow, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah upaya yang telah dilakukan JRBM, khususnya dalam normalisasi sungai dan penyediaan air bersih.
Wakil Ketua BPD Desa Matali Baru, Rasi Bara, menilai keberadaan JRBM turut memberikan manfaat melalui pembukaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti pengembangan sektor pertanian kakao serta berharap komoditas produktif lainnya, seperti durian dan alpukat, dapat terus dikembangkan guna mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
Dari unsur lembaga swadaya masyarakat, Sehan Ambaru dari Insan Totabuan mendorong penguatan pengawasan lingkungan secara berkala dengan pendekatan berbasis data. Ia juga menekankan agar program pemberdayaan masyarakat diarahkan pada manfaat yang berkelanjutan.
Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Ronal Rumagit dari Dinas ESDM mendorong penerapan prinsip good mining practice. Ia juga menekankan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui transfer pengetahuan serta penyelarasan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan pemerintah daerah.
Adapun Nolly Rantung dari Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara menyoroti perlunya penanganan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Ia juga mendorong agar aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim turut dimasukkan dalam dokumen RKL-RPL.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager External Relations and Security JRBM, Andreas Saragih, menyampaikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan pemerintah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan. Ia memastikan masukan tersebut menjadi perhatian perusahaan dalam menyusun rencana pengembangan kegiatan pertambangan.
Menurut Andreas, rencana pengembangan JRBM tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan pelaksanaan berbagai program PPM yang mendorong kemandirian masyarakat.
Dari sisi teknis, tim konsultan JRBM yang dipimpin Yudi Agustian menjelaskan bahwa aspek hidrologi, geoteknik dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian yang terintegrasi dalam rencana pengembangan.
Rencana tersebut mencakup pembukaan lahan baru seluas 75,38 hektare. Dengan rencana tersebut, total bukaan akhir diperkirakan mencapai sekitar 640,72 hektare, sedangkan area reklamasi direncanakan mencapai 615,65 hektare.
JRBM juga menyebut sekitar 80 persen tenaga kerja perusahaan berasal dari tenaga kerja lokal. Adapun program PPM diarahkan untuk memperkuat kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Pembahasan Addendum ANDAL dan RKL-RPL ini menjadi ruang bagi perusahaan, pemerintah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan mengenai rencana pengembangan JRBM hingga 2028.
Berbagai masukan yang disampaikan mencakup aspek operasional, pengelolaan lingkungan, keberlanjutan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal hingga penguatan koordinasi antara perusahaan dan pemerintah.
Rencana pengembangan JRBM hingga 2028 selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan yang mempertemukan kepentingan kegiatan pertambangan dengan perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial serta manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan.
(Riyan)
