KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap Pangkalan Liana Lie di Kelurahan Gogagoman, Rabu (12/8/2026). Pemeriksaan dilakukan menyusul beredarnya video aktivitas penjualan LPG 3 kilogram di media sosial.
Tim pemeriksa dipimpin Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Pemkot Kotamobagu, Melky Mokoginta, bersama perwakilan Dinas Perdagangan dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Kotamobagu.
Langkah tersebut dilakukan setelah video yang beredar di sejumlah platform media sosial, termasuk TikTok dan YouTube, memunculkan narasi bahwa masyarakat yang hendak membeli LPG 3 kilogram di pangkalan tersebut diwajibkan membeli sembako.
Dalam pemeriksaan, pemilik Pangkalan Liana Lie, Temmy Sumendap, memberikan penjelasan terkait peristiwa yang terekam dalam video dan kemudian beredar luas di media sosial.
Temmy menjelaskan, kejadian itu bermula saat empat orang datang ke pangkalan untuk membeli LPG 3 kilogram. Sesuai ketentuan pembelian LPG bersubsidi, pihak pangkalan meminta calon pembeli menunjukkan KTP.
Namun, salah seorang pembeli mengaku tidak membawa dokumen identitas tersebut. Pihak pangkalan kemudian menawarkan sejumlah kebutuhan pokok kepada calon pembeli.
Peristiwa itu selanjutnya direkam oleh salah seorang pembeli dan videonya disebarluaskan melalui media sosial. Beredarnya rekaman tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan dan narasi di tengah masyarakat.
Pemkot Kotamobagu pun turun langsung melakukan pengecekan untuk memastikan informasi yang beredar sesuai dengan kondisi sebenarnya sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat.
Setelah pemeriksaan dan koordinasi dengan agen LPG PT Mangimbali, Pangkalan Liana Lie dikenai tindakan berupa pencabutan sementara izin penjualan LPG 3 kilogram.
“Sebagai langkah lanjutan, agen LPG PT Mangimbali mengambil tindakan tersebut,” ungkap Melky Mokoginta.
Pemkot Kotamobagu menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran LPG 3 kilogram berlangsung sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi secara utuh serta terlebih dahulu melakukan klarifikasi apabila menemukan persoalan terkait distribusi LPG bersubsidi. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman akibat informasi yang beredar di media sosial.
(Riyan)
