KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menyatakan dukungannya terhadap penguatan penegakan hukum di sektor pertambangan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut).
Dalam seminar tersebut, Weny menilai penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan diperlukan untuk mencegah praktik pertambangan ilegal. Menurutnya, kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting agar seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Weny.
Ia menjelaskan, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Penegakan hukum juga memiliki kaitan erat dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan pertambangan.
Seminar yang diselenggarakan Kejati Sulut tersebut melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan sektor pertambangan, di antaranya aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri. Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan dalam pengelolaan pertambangan sekaligus mencari langkah penguatan penegakan hukum di sektor tersebut.
Weny juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha. Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan pengelolaan pertambangan yang tertib sekaligus mendukung perekonomian dan pembangunan daerah.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan sektor pertambangan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Weny mengatakan pengelolaan pertambangan yang berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip keberlanjutan berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah. Atas dasar itu, pemerintah daerah mendukung langkah-langkah yang diarahkan pada peningkatan tata kelola pertambangan sekaligus pencegahan aktivitas pertambangan ilegal.
Seminar tersebut menjadi bagian dari upaya Kejati Sulut untuk mendorong penguatan penegakan hukum sekaligus membangun tata kelola sektor pertambangan yang lebih transparan.
Melalui forum tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan sektor pertambangan yang tertib, taat regulasi, berwawasan lingkungan, dan transparan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(Riyan)
