KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara, Ferry Tas, mengingatkan seluruh sangadi (kepala desa), perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kota Kotamobagu agar mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peringatan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan penyuluhan hukum di Kotamobagu, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Kotamobagu, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Ferry Tas yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, setiap penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran terhadap aturan dalam pengelolaan anggaran memiliki konsekuensi hukum yang harus dihindari oleh seluruh aparatur desa.
Ia menjelaskan bahwa dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat merupakan amanah yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Penggunaan anggaran tersebut diharapkan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Ferry Tas menyampaikan tiga pesan penting kepada seluruh sangadi dan perangkat desa. Pertama, menghindari segala bentuk penyalahgunaan anggaran desa. Kedua, memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Hubungan antara Sangadi dan BPD harus dibangun dalam semangat kemitraan yang konstruktif dan saling menguatkan, bukan justru berubah menjadi ruang konflik yang menghambat pembangunan desa. Ibaratnya, satu berperan sebagai eksekutif dan satu sebagai legislatif di tingkat desa,” ujar Ferry Tas.
Ia juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang terus memberikan penyuluhan, konsultasi, serta pendampingan hukum kepada pemerintah desa sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa.
Ferry Tas mengimbau para sangadi dan perangkat desa agar tidak ragu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan apabila menemui kendala atau keraguan dalam menerapkan regulasi di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum.
Melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan juga menyiapkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), serta layanan hukum lainnya guna mendukung pelaksanaan program dan proyek strategis di tingkat desa agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(Riyan)
