MANADO, TimeNUSANTARA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Utara resmi menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten/kota, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyiapkan kepemimpinan partai yang adaptif dan profesional di tingkat daerah.
Bertempat di Kantor DPW PKB Sulut, agenda strategis ini diikuti oleh perwakilan dari enam DPC, dari total 15 DPC se-Sulawesi Utara. UKK diposisikan sebagai tahapan krusial dalam proses regenerasi kepemimpinan, guna memastikan arah gerak partai tetap selaras dengan agenda transformasi nasional yang diusung Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
Hadir langsung mengawal jalannya seleksi, perwakilan DPP PKB yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, memberikan apresiasi atas tren positif PKB di Sulut. Ia menyoroti peningkatan signifikan perolehan kursi DPRD serta keberhasilan partai dalam mengantarkan dua kadernya menjadi kepala daerah.
“Capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil kerja kolektif seluruh kader. Karena itu, kepemimpinan ke depan harus semakin kuat, terukur, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Chusnunia menekankan bahwa posisi Ketua DPC bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah besar yang menuntut integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ia mengingatkan agar para kandidat mampu mengelola organisasi secara inklusif, dengan orientasi utama pada pelayanan terhadap kader dan masyarakat.
Menurutnya, tantangan politik modern menuntut profesionalisme tinggi. Pengurus partai tidak lagi cukup hanya solid secara internal, tetapi juga harus responsif terhadap dinamika eksternal, termasuk arus opini publik di media sosial yang kian cepat dan kompleks.
“Pemimpin partai hari ini harus adaptif. Mereka harus mampu membaca situasi, membangun komunikasi publik, dan menghadirkan solusi nyata, bukan justru menambah persoalan,” ujarnya.
Selain aspek kepemimpinan, isu kemandirian partai juga menjadi sorotan utama. Chusnunia mendorong setiap DPC untuk mulai membangun basis ekonomi mandiri melalui unit usaha kader. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi kebutuhan teknis pemilu seperti penyediaan saksi.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulut, Yusra Alhabsyi, menegaskan bahwa pelaksanaan UKK merupakan bagian dari kebijakan nasional PKB dalam mendorong modernisasi tata kelola partai hingga ke tingkat akar rumput.
“DPW hanya memfasilitasi proses. Keputusan akhir tetap berada di DPP. Ini penting untuk menjaga objektivitas dan standar kualitas kepemimpinan,” jelas Yusra.
Ia menyebutkan, terdapat sekitar 15 peserta yang mengikuti UKK tahap ini, dengan tingkat persaingan yang cukup ketat—masing-masing DPC mengirimkan satu hingga tiga kandidat terbaiknya. Dari total 15 DPC, enam telah mengikuti UKK, sementara sembilan lainnya akan diproses sesuai mekanisme dan arahan DPP.
Menutup kegiatan, Yusra mengajak seluruh peserta untuk menjaga sportivitas dan kedewasaan politik selama proses seleksi berlangsung. Ia berharap hasil UKK nantinya mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara organisatoris, tetapi juga memahami karakter sosial dan geografis masyarakat Sulawesi Utara.
“Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan terbaik partai. Tugas kita adalah tetap solid dan bersama-sama membesarkan PKB demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Nur)
