BOLTARA, TimeNUSANTARA — Kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi sorotan di berbagai kalangan. Meski langkah ini diklaim demi efisiensi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah, namun dampaknya kini mulai dirasakan langsung oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara).
Bupati Boltara Sirajudin Lasena (SJL), menegaskan bahwa meski APBD Tahun 2026 harus mengalami pemotongan hingga Rp110 miliar, namun pemerintah daerah tidak akan menyerah dan tetap menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana kita dapat merasionalisasi belanja daerah sesuai dengan draf APBD 2026. Namun pemotongan ini harus disikapi secara bijak, karena semua daerah di republik ini turut merasakan dampaknya,” ujar Bupati SJL, saat sambutan pada rapat paripurna pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2026 bersama DPRD pada Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, kondisi fiskal yang menantang justru menjadi ujian bagi semangat pemerintah daerah dalam membangun. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh melupakan rakyat di tengah tekanan anggaran.
“Jangan sampai karena ada pemotongan, kepentingan masyarakat terabaikan. Justru di tengah keterbatasan, Pemda akan lebih fokus mengarahkan anggaran pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Lanjut, Bupati SJL menjelaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu dan pembangunan harus tetap berjalan dengan konsep efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Ia juga mengajak seluruh jajaran ASN hingga DPRD untuk tetap kompak dan solid menghadapi kondisi fiskal saat ini.
“Membangun daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Kita harus berinovasi, menggali potensi dari sektor-sektor lain. Pemerintah bersama DPRD akan terus bersinergi dengan kementerian terkait untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Bupati optimis bahwa semangat bersama dan tekad untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya akan menjadi kekuatan utama Boltara dalam menghadapi kebijakan pemotongan dana transfer ini.
(Fadlan Ibunu)
