BOLMUT, TimeNUSANTARA – Ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Dinkes) Bolaang Mongondow Utara, Ali Dumbela, dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Bolmut dan Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu memicu sorotan tajam.
Padahal acara penting yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (12/4) turut melibatkan Kadis Dinkes dalam menandatangani berkas kerja sama dibidang kesehatan.
Pada acara tersebut Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh beserta beberapa pejabat penting hadir untuk menandatangani kerja sama tersebut, termasuk dokumen penting mengenai program beasiswa pendidikan kedokteran gratis bagi mahasiswa asal Bolmut.
Program ini menjadi bagian strategis Pemda dalam menyiapkan tenaga medis yang nantinya akan bertugas di rumah sakit baru yang akan dibangun di Bolmut dengan dukungan pemerintah pusat.
Namun sayangnya, Ali Dumbela tidak hadir dalam agenda penting tersebut. Padahal dalam berkas MoU yang beredar, tercantum jelas namanya sebagai salah satu pihak yang harus menandatangani dokumen. Akibat absennya Kadis Dinkes, Bupati terpaksa meminta Asisten II, Abdul Nazarudin Maloho, untuk memparaf dokumen demi menjaga kesan keseriusan Pemda Bolmut di mata Unisa Palu.
“Saya terpaksa memparaf karena kalau tidak, kerja sama ini bisa dianggap main-main oleh pihak Unisa. Ini menyangkut nama baik daerah,” ujar Abdul Nazarudin saat dikonfirmasi usai acara.
Sorotan keras datang dari Ketua LSM Galaksi Sulut, Reinal Mokodompis. Ia menilai sikap Kadis Dinkes sebagai bentuk ketidakloyalan terhadap pemerintahan Bupati Sirajudin Lasena dan Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh.
“Ini bukan sekadar urusan kelelahan atau tidak ada perjalanan dinas. Ini menyangkut kepentingan rakyat. Jika Kadis hanya memperlambat program besar SJL_MAP, maka sudah saatnya dievaluasi, bahkan dicopot,” tegas Reinal.
Reinal juga menilai, di saat Bupati dan Wabup sudah ‘tarik gas full’ dalam membangun daerah, tidak pantas jika ada anak buah yang justru seperti “diam di tempat”. Ia menegaskan ketidakhadiran Ali Dumbela di momen krusial ini merupakan sinyal buruk dalam sistem birokrasi pemerintahan saat ini.
“Pemerintahan butuh orang yang mau kerja, bukan yang cari alasan,” tambahnya.
Sementara itu, saat dimintai keterangan Selasa (15/4) dikantor Bupati, Ali Dumbela justru memberikan jawaban yang terkesan defensif. “Itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan Kesra,” jawabnya singkat dengan nada tegang.
Ketika ditanya terkait namanya yang tercantum di berkas MoU, Ali kembali mengelak, “Itu kerja sama, tapi bukan ke kami Dinas Kesehatan.” Jawaban ini dinilai semakin memperkuat persepsi publik bahwa ada sikap lepas tanggung jawab dalam menangani urusan strategis pemerintah daerah.
Penulis: Fadlan Ibunu
