KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA.com – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah, Pemerintah Kota Kotamobagu di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Weny Gaib, Sp.M, bersama Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, SH., MH., tetap menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah infrastruktur jalan. Hingga Triwulan III tahun 2026, Pemkot Kotamobagu telah merealisasikan perbaikan jalan rusak sepanjang 2,7 kilometer yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan, dengan total anggaran lebih dari Rp8 miliar.
Langkah ini bukan semata-mata pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang layak, aman, dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
Kondisi jalan yang baik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga. Mulai dari kemudahan akses menuju tempat kerja, kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, hingga keselamatan pengguna jalan, semuanya berkaitan erat dengan kualitas infrastruktur yang tersedia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu, Claudy N. Mokodongan, ST., ME., melalui Kepala Bidang Bina Marga, Hi. Haris Momintan, mengatakan bahwa perbaikan jalan merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota agar kerusakan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat mendapat perhatian dan penanganan.
“Jalan rusak akan kita perbaiki dan tingkatkan. Ini dilakukan agar roda perekonomian berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak lagi mengeluhkan kondisi jalan rusak,” ujar Haris, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, perhatian terhadap infrastruktur jalan juga berlanjut melalui program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026.
Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam agenda penanganan akhir tahun di antaranya peningkatan Jalan Jati Moyag Tampoan, Jalan AP Mokoginta yang menghubungkan Bilalang I–Bilalang II, Jalan Mimosa di Kelurahan Mogolaing, serta Jalan TG Manoppo pada ruas Motoboi Besar–Poyowa Besar.
Penanganan sejumlah ruas tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan akses jalan tersebut.
Di bawah kepemimpinan Weny Gaib dan Rendy Virgiawan Mangkat, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelayanan pemerintah tetap berjalan di tengah keterbatasan dan tuntutan efisiensi belanja daerah.
Sebab, efisiensi anggaran bukan berarti mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Justru, penggunaan anggaran harus semakin terarah, dengan mendahulukan program yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik.
Perbaikan jalan menjadi salah satu wujud dari pendekatan tersebut. Pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat bagi keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas warga.
Dengan berlanjutnya penanganan sejumlah ruas jalan melalui APBD-P 2026, masyarakat kini menaruh harapan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
(Riyan)











