ADVETORIAL, TimeNUSANTARA.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., langkah penguatan pengelolaan aset daerah dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Boltara dan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bupati Boltara.
Kerja sama ini mengatur koordinasi pemerintah daerah bersama Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Bagi Pemkab Boltara, kerja sama tersebut bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mengoptimalkan penyelesaian persoalan kerugian daerah, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Negeri Boltara kepada Pemerintah Kabupaten Boltara terkait permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat sebagai aset pemerintah kabupaten.
Penyerahan pendapat hukum ini menjadi bagian penting dalam memberikan landasan dan pertimbangan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah penyelesaian terhadap persoalan aset daerah secara tepat, terukur, dan sesuai aturan.
Di bawah kepemimpinan Moh. Aditya Pontoh, sinergi dengan aparat penegak hukum tersebut memperlihatkan upaya pemerintah daerah untuk tidak membiarkan persoalan aset dan kerugian daerah berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya pendekatan pemerintahan yang mengedepankan kehati-hatian, kepatuhan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan keuangan daerah.
Hari Pahlawan Jadi Momentum Memperkuat Pengabdian
Menariknya, penguatan tata kelola pemerintahan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.
Plt. Bupati Moh. Aditya Pontoh bertindak sebagai Inspektur Upacara. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan dalam bentuk pengabdian nyata melalui kerja, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Usai upacara, Plt. Bupati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan upacara tabur bunga di kawasan Pantai Batu Pinagut sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
Bagi Pemerintah Kabupaten Boltara, semangat Hari Pahlawan tidak hanya diwujudkan melalui penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga melalui komitmen membangun pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjaga setiap aset dan keuangan daerah demi kepentingan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Ketua TP-PKK Kabupaten Boltara, Kapolres Boltara, Kepala Kejaksaan Negeri Boltara, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, pimpinan perbankan, pejabat utama Polres dan Kejaksaan Negeri, para camat dan sangadi se-Kabupaten Boltara, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
(Fadlan Ibunu)
