KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Pemerintah Kota Kotamobagu kembali memperkuat reputasinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang konsisten dan terpercaya di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menandai keberhasilan Kota Kotamobagu meraih opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia selama 13 tahun berturut-turut, sebuah capaian yang mencerminkan kesinambungan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada transparansi.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, bersama Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang berlangsung di Manado.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya dipandang sebagai pencapaian administratif, tetapi juga menjadi indikator kuat bahwa arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance. Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang semakin terbuka dan profesional, Kota Kotamobagu menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang tertib dan bertanggung jawab.
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen pemerintahan daerah yang terus bekerja menjaga kualitas pelayanan dan akuntabilitas publik.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi energi positif untuk terus meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah bersama dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus menjaga komitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Weny Gaib.
Di sisi lain, capaian tersebut juga memperlihatkan keberhasilan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam membangun budaya kerja yang menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan daerah.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Rahfan Mokoginta, menyampaikan bahwa konsistensi mempertahankan opini WTP merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pengawasan internal, pembinaan administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin akuntabel.
Dengan torehan WTP ke-13 secara beruntun, Kota Kotamobagu kembali memperlihatkan kemampuannya menjaga stabilitas tata kelola keuangan daerah. Capaian tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kepercayaan publik, menarik dukungan pembangunan, dan mewujudkan pemerintahan yang semakin modern, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Riyan)
