Menpan RB Tetapkan Gaji PPPK Paruh Waktu di Sulawesi Utara Termasuk di Bolmong Utara

Selasa, 11 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MENPAN RB

MENPAN RB

NASIONAL, TimeNUSANTARA – Pemerintah telah resmi menetapkan skema gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk provinsi Sulawesi Utara, termasuk diwilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

Kebijakan ini disahkan melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, gaji PPPK Paruh Waktu dapat diberikan dalam dua skema, yakni:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Minimal sebesar gaji saat masih menjadi pegawai non-ASN2.

2. Mengacu pada upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja

Meski hanya berstatus sebagai PPPK Paruh Waktu, mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan pegawai penuh waktu dalam hal administrasi.

Mereka tetap mendapatkan Nomor Induk Pegawai atau NIP selayaknya PPPK penuh waktu.

PPPK Paruh Waktu juga berhak menerima fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan tersebut, Menpan RB juga menetapkan mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya ditujukan bagi non ASN dengan dua kategori berikut ini:

– Mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lolos, dan

– Mengikuti seleksi PPPK Tagap1 namun tidak sesuai dengan kebutuhan formasi atau tidak memperoleh peringkat terbaik. Syarat pentingnya, mereka harus sudah terdaftar dalam database BKN.

Untuk mass perjanjian kerja yang ditetapkan Menpan RB adalah setiap satu tahun dan dapat diperpanjang.

PPPK Paruh Waktu juga bisa diangkat menjadi pegawai penuh waktu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jam kerja PPPK Paruh Waktu ditentukan berdasarkan kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran.Daftar Gaji PPPK Paruh Waktu di Sulawesi Utara

Jika skema kedua yang diterapkan, maka besaran gaji PPPK Paruh Waktu di Provinsi Sulawesi Utara akan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku tahun 2025.

Berikut rincian lengkapnya:

1. Kota Manado: Rp 3.824.264

2. Kota Bitung: Rp 3.775.425

3. Kota Kotamobagu: Rp 3.775.425

4. Kabupaten Bolaang Mongondow: Rp 3.775.425

5. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: Rp 3.775.425

6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: Rp 3.775.425

7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Rp 3.775.425

8. Kabupaten Kepulauan Sangihe: Rp 3.775.425

9. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: Rp 3.775.425

10. Kabupaten Kepulauan Talaud: Rp 3.775.425

11. Kabupaten Minahasa: Rp 3.775.425

12. Kabupaten Minahasa Selatan: Rp 3.775.425

13. Kabupaten Minahasa Tenggara: Rp 3.775.425

14. Kabupaten Minahasa Utara: Rp 3.775.425

Itulah rincian gaji PPPK Paruh Waktu untuk provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan Menpan RB.***

 

 

 

 

 

Berita Terkait

PPP Sulut Kompak! Satu Komando Menangkan Mardiono di Muktamar X Jakarta
Sherly Tjoanda Kagum pada Sosok Kristanto Nani, Mampu Bawah Bolmut Jadi Teladan di 34 Kabupaten/Kota
Setelah Jawa, Kini Giliran Gorontalo Diguncang Skandal DPRD
DPW PPP Sulut Resmi Buka Mukercab PPP Boltara
Bumdes Wajib Jalan, PMD Bolmut Tekankan Realisasi Dana Ketahanan Pangan 2025
Abdul Nazarudin Maloho Beri Pesan Menyentuh di Sertijab BPKPD Bolmut
Pemkab Boltara Gelar Pelantikan Pejabat, Untuk Kali ke-2, Evaluasi Kinerja Jadi Fokus Utama
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Prinsip Pemkab Boltara dalam Pengelolaan Aset Daerah Termasuk Mobnas Pimpinan DPRD

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 21:10 WITA

PPP Sulut Kompak! Satu Komando Menangkan Mardiono di Muktamar X Jakarta

Rabu, 24 September 2025 - 13:15 WITA

Sherly Tjoanda Kagum pada Sosok Kristanto Nani, Mampu Bawah Bolmut Jadi Teladan di 34 Kabupaten/Kota

Jumat, 19 September 2025 - 19:15 WITA

Setelah Jawa, Kini Giliran Gorontalo Diguncang Skandal DPRD

Kamis, 11 September 2025 - 13:15 WITA

DPW PPP Sulut Resmi Buka Mukercab PPP Boltara

Kamis, 11 September 2025 - 08:40 WITA

Bumdes Wajib Jalan, PMD Bolmut Tekankan Realisasi Dana Ketahanan Pangan 2025

Berita Terbaru

Gambar/Doc: Tangkapan layar dari media wakilrakyat.co yang kini beredar luas di Facebook memperlihatkan pernyataan kontroversial anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu. Dalam rekaman video 30 detik, legislator PDIP itu dengan santai mengaku sedang “merampok uang negara” lewat perjalanan dinas ke Makassar.

DAERAH

Setelah Jawa, Kini Giliran Gorontalo Diguncang Skandal DPRD

Jumat, 19 Sep 2025 - 19:15 WITA

Gambar/Doc: Kegiatan Mukercab DPC PPP Kabupaten Boltara di Desa Bolangitang 1 Kabupaten Boltara pada Kamis (11/9/2025).

BOLMUT

DPW PPP Sulut Resmi Buka Mukercab PPP Boltara

Kamis, 11 Sep 2025 - 13:15 WITA