BOLMUT, TimeNUSANTARA – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Siska Babay, menjadi perhatian publik setelah terlihat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Bolmut pada Senin (11/11/2024) lalu. Kunjungan ini memicu spekulasi terkait berbagai permasalahan yang selama ini membayangi Dinas Pertanian, terutama soal pupuk bersubsidi.
Siska Babay tiba di kantor Kejaksaan sekitar pukul 14.00 WITA dan baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.32 WITA setelah menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari empat jam. Saat dicegat awak media, Siska hanya memberikan tanggapan singkat, “Saya hanya dimintai klarifikasi terkait pupuk bersubsidi,” ujarnya sembari meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa.
Hingga saat ini, senin (30/12/2024) pihak Kejaksaan Negeri Bolmut belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan beberapa waktu lalu. Namun, rumor di masyarakat berkembang, menyebut kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Bolmut. Isu ini semakin menguat karena pengelolaan pupuk bersubsidi sering menjadi perhatian publik dan dianggap sarat potensi masalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan Evaluasi Menjelang Akhir Tahun
Menyusul kabar ini, sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan mendesak Kejaksaan Negeri Bolmut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan Dinas Pertanian di bawah kepemimpinan Siska Babay. Mereka menilai bahwa penyelesaian dugaan penyimpangan ini harus diprioritaskan sebelum tahun 2024 berakhir.
“Kejaksaan harus tegas dan menyelesaikan persoalan ini sebelum kasus ini menumpuk dan menjadi beban di tahun 2025. Jangan sampai Dinas Pertanian kembali menjadi sorotan publik akibat kasus-kasus yang tidak kunjung selesai,” ungkap salah satu aktivis masyarakat Suratman.M.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Selama beberapa tahun terakhir, Dinas Pertanian Bolmut memang kerap menuai kritik, terutama terkait pengelolaan subsidi pupuk yang dinilai tidak transparan. Sebagian petani mengeluhkan distribusi pupuk yang tidak merata dan bahkan beberapa kali mengalami kelangkaan di tengah musim tanam.
2025: Akankah Dinas Pertanian Kembali Jadi Sorotan?
Menghadapi tahun 2025, sejumlah pihak khawatir bahwa Dinas Pertanian Bolmut akan kembali menjadi sorotan jika kasus-kasus seperti ini tidak segera dituntaskan. “Ini bukan hanya soal integritas kepala dinas, tapi juga tentang kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kejaksaan perlu menunjukkan bahwa hukum berjalan untuk semua pihak, tanpa pandang bulu,” lanjut Suratman.
Baca juga: Terpantau Kadis Pertanian Bolmut Masuk Kejaksaan, Ada Apa?
Sementara itu, sejumlah kelopok tani di Kabupaten Bolmut turut menyatakan harapan agar polemik ini segera berakhir dengan solusi yang nyata bagi masyarakat petani. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan para petani di lapangan.
Hingga akhir tahun ini, perkembangan kasus Siska Babay masih dinantikan oleh publik. Apakah Kejaksaan Negeri Bolmut mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas, ataukah akan berlanjut menjadi beban yang menggantung hingga tahun depan?
Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang jelas, masyarakat menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola Dinas Pertanian Kabupaten Bolmut.
(Fadlan Ibunu)
