NASIONAL, TimeNUSANTARA – Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Centre, Senin 8 Juli 2024.
Dalam acara bertemakan “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri segenap Kabinet Indonesia Maju, beserta seluruh kepalah Daerah se-indonesia dan melihat langsung peraihan WTP oleh pemerintah pusat dari BPK RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pj Bupati Sirajudin Lasena menjelaskan, banyak hal yang dapat diambil diacara tersebut, salah satunya yaitu arahan presiden RI terkait dengan peraihan WTP yang menjadi keharusan atau kewajiban disetiap instansi Pemerintahan.
“Maka benar kalau opini WTP itu bukan fenomena yang harus ditepuktangani. WTP itu suatu proses yang wajib dan kita harus pertanggungjawabkan semua keuangan negara,” jelas Pj Bupati.
Dalam perahian WTP, dirinya juga mengucapkan syukur karena Kabupaten Bolmut telah delapan kali berturut turut melakukan pertangungjawaban tersebut sesuai apa yang menjadi keharusan dan arahan presiden RI bahwa kewajiban WTP disetiap instansi telah didapatkan oleh Pemda Bolmut dari BPK RI.
“Alhamdulillah, LKPP Tahun 2023 kembali meraih opini audit terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), capaian oponi WTP selama 8 tahun berturut-turut. Tentunya opini WTP ini merupakan kewajiban dan bukan sebuah prestasi. Karena Pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolan keuangan negara secara baik dan transparan dan sepenuhnya dapat membiayai program yang dapat meraih kesejahteraan masyarakat,”ungkap Pj Bupati.
“Semoga Allah SWT senantiasa mengiringi langkah dan upaya menguatkan fondasi keuangan negara menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,”tambahnya lagi.
Sementara itu, Presiden RI Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, ia mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
“Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa kalau setiap tahun ini pasti diaudit dan pasti diperiksa. Jadi sudah kewajiban kita menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankannya secara baik,” kata Presiden.
Kewajiban ini, sebut Presiden Jokowi, semakin relevan dengan tantangan global saat ini. Seperti tahun politik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.
“Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Karena ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini 5,11 persen,” pungkas Presiden.
Fadlan Ibunu
