HUKRIM, TimeNUSANTARA – Dugaan penjualan barang bukti minuman keras (miras) jenis cap tikus yang menyeret Kapolsek Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali menjadi sorotan tajam. Kasus yang disebut telah terjadi sejak April 2025 itu dinilai belum mendapat penindakan tegas hingga kini, meski sudah hampir satu tahun berlalu.
Sorotan keras datang dari Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Kejahatan (Gerak) Sulut, Sahrul Pahata, yang mendesak pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) segera menuntaskan kasus tersebut secara transparan.
“Sudah hampir satu tahun tidak ada penindakan tegas terhadap Kapolsek. Ini menjadi pertanyaan publik. Jangan sampai anggota yang melapor justru disanksi, sementara pimpinan yang diduga melakukan pelanggaran tidak tersentuh,” tegas Sahrul kepada media ini, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka tindakan menjual barang bukti sitaan merupakan pelanggaran berat yang bukan hanya melanggar kode etik profesi Polri tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana.
Kronologi Dugaan Penjualan Barang Bukti
Berdasarkan dokumen surat pengaduan tertanggal 24 November 2025 yang diperoleh media ini pada senin (16/2/2026), dugaan bermula pada 5 April 2025 saat dilakukan penyitaan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 57 dus. Namun sekitar 30 dus diduga telah dijual kepada seseorang dengan nilai kurang lebih Rp10 juta sebelum proses administrasi barang bukti selesai.
Dalam surat itu disebutkan dugaan perbuatan dilakukan oleh Kapolsek Pinogaluman, IPDA Ismail R Nani. Pelapor menilai tindakan tersebut bertentangan dengan aturan penanganan barang bukti sitaan negara dan mencederai institusi kepolisian.
“Perbuatan tersebut menurut saya telah mencederai marwah institusi Polri yang menjunjung tinggi nilai etika serta aturan dalam pelaksanaan tugas,” demikian kutipan dalam surat yang ditulis oleh pelapor.
Pelapor Justru Disanksi
Ironisnya, pasca mencuatnya persoalan, pelapor justru mengalami mutasi dari Polsek Pinogaluman ke Polres di wilayah Bolaang Mongondow Utara. Informasi yang diperoleh media ini juga menyebutkan pelapor telah menjalani sidang kode etik di Mapolres Bolmut yang dilaksanakan langsung oleh Wakapolres setempat.
Kondisi ini memicu kritik dari Ketua LSM Gerak Sulut Sahrul Pahata, karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.
“Kalau benar sudah ada sidang etik terhadap anggota pelapor, sementara Kapolsek belum disentuh, ini berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap institusi. Harusnya yang diduga pelaku utama diperiksa dan diberikan sanksi jika terbukti,” ujar Sahrul.
Ia menegaskan Kapolri perlu turun tangan agar tidak muncul persepsi adanya perlindungan terhadap pejabat tertentu di internal kepolisian.
Potensi Pelanggaran Berat
Secara aturan menurut sahrul, anggota Polri dilarang menyalahgunakan barang bukti sitaan. Dugaan perbuatan tersebut dapat dijerat melalui:
Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri
Sahrul juga mendambahkan, persoalan Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu mengenai ketentuan pidana terkait penyalahgunaan atau penggelapan barang sitaan negara apabila terbukti ada unsur pidana
“Jika terbukti, sanksi terhadap pelanggaran berat dapat berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi kepolisian, ”tegas Sahrul.
Kapolsek Belum Merespons
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kapolsek Pinogaluman IPDA Ismail R. Nani melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya belum memberikan respons. Media ini juga mendatangi kantor Polsek Pinogaluman pada Senin (16/2/2026) malam, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Menurut anggota piket malam, Kapolsek sedang berada di luar daerah.
Publik kini menunggu langkah tegas pimpinan Polri dalam menangani dugaan tersebut secara profesional dan transparan guna menjaga marwah penegakan hukum.
Penulis: Fadlan Ibunu
