BOLTARA, TimeNUSANTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan aspek hukum dan pengawasan program pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Sosialisasi Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah, yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Boltara di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu (12/02/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara para Sangadi se-Kabupaten Boltara dan Kejari Boltara terkait pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA).
Sekda Jusnan memandang program Jaga Desa bukan sebatas agenda formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai koridor hukum. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci mencegah potensi penyimpangan sekaligus memberi rasa aman bagi para kepala desa dalam menjalankan program pembangunan.
Program Jaga Desa sendiri merupakan inisiatif Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bertujuan mendukung pembangunan desa, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, Kejaksaan berperan aktif dalam pengawasan, pembinaan, serta penguatan manajemen desa guna menjaga integritas tata kelola pemerintahan di tingkat bawah.
Dengan adanya pendampingan hukum yang terstruktur, Pemkab Boltara optimistis desa-desa akan semakin percaya diri dalam merealisasikan program pembangunan tanpa dibayangi kekhawatiran persoalan hukum.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Boltara beserta jajaran, Ketua Komisi III DPRD Boltara, para Asisten, pimpinan OPD, serta para Sangadi se-Kabupaten Boltara.
(Fadlan Ibunu)
