BOLTARA, TimeNUSANTARA.com – Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Ketepatan perencanaan, kepatuhan terhadap aturan, kualitas pekerjaan, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
Penegasan tersebut menjadi salah satu fokus Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) yang mengangkat tema “Memperkuat Peran PA/KPA Sebagai Play Maker Pengadaan”, Senin (2/11/2026) kemarin, di Cafe & Resto Coconut Beach, Kawasan Pantai Batu Pinagut.
Dalam kegiatan tersebut, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didorong mengambil peran lebih strategis sebagai penggerak utama yang memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan terarah, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP.
Dalam sambutan Plt. Bupati yang dibacakan Asisten II, disampaikan bahwa sosialisasi tersebut merupakan tonggak penting dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan dan serah terima hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Forum ini juga menjadi sarana menyatukan pandangan dan menyusun langkah strategis agar proses pengadaan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Bolaang Mongondow Utara.
PA/KPA Jadi Kunci Pengendalian Pengadaan
Peran PA/KPA menjadi perhatian penting karena memiliki posisi strategis dalam memastikan pengadaan barang dan jasa tidak menyimpang dari kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah.
Melalui penguatan peran tersebut, setiap program pengadaan diharapkan disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta menghasilkan pekerjaan dan barang yang berkualitas.
Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah tidak hanya dinilai dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari sejauh mana hasil pengadaan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Tema play maker dalam sosialisasi ini menekankan bahwa PA/KPA harus menjadi penggerak yang mampu mengarahkan, mengoordinasikan, sekaligus memastikan proses pengadaan berjalan sesuai perencanaan.
Pengadaan yang tidak tepat sasaran berpotensi membuat anggaran tidak memberikan manfaat maksimal. Karena itu, penguatan pemahaman terhadap regulasi dan tanggung jawab setiap pelaku pengadaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Kegiatan ini menghadirkan Rahfan Mokoginta, S.K.M., M.S.A., CCSM., CPSp., CST., sebagai narasumber sekaligus fasilitator pengadaan barang dan jasa.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pelaku pengadaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Boltara diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
Sebab, keberhasilan pengadaan bukan semata-mata terletak pada proses administrasi maupun penyerapan anggaran, melainkan pada kualitas hasil pekerjaan dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Penulis: Fadlan Ibunu
