BOLTARA, TimeNUSANTARA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mengarahkan anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penguatan pelayanan dasar masyarakat. Salah satunya melalui rencana pengadaan dua unit kendaraan pelayanan, yakni satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan satu unit mobil tangki air.
Rencana tersebut disampaikan langsung Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., dalam Rapat Paripurna DPRD Boltara dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyepakati rencana pengadaan kedua kendaraan tersebut untuk mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran serta persoalan kebutuhan air.
“Dalam perencanaan anggaran perubahan, kita sudah bersepakat untuk pengadaan dua unit mobil, satu unit mobil damkar dan satu unit mobil tangki air,” kata Bupati dalam rapat paripurna.
Pengadaan tersebut menjadi salah satu bagian dari penyesuaian kebijakan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
Terlebih, kendaraan tangki air dapat digunakan untuk mendukung pelayanan distribusi air ketika terjadi kekurangan pasokan atau kondisi tertentu yang membutuhkan penyaluran air kepada masyarakat. Sementara kendaraan damkar diharapkan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penanganan peristiwa kebakaran.
Sebelumnya, penyusunan KUPA dan PPAS-P Perubahan APBD 2026 dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan daerah. Rancangan tersebut juga mengakomodasi sejumlah pergeseran anggaran pada perangkat daerah serta pemanfaatan SILPA tahun anggaran sebelumnya.
Bupati Sirajudin berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan konstruktif sehingga perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi penyesuaian administrasi anggaran, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Boltara.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, pimpinan dan anggota DPRD Boltara, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan instansi vertikal, Kepala BPJS Boltara atau yang mewakili, Kepala Cabang Bank SulutGo, serta tenaga ahli fraksi.
Dengan masuknya rencana pengadaan dua kendaraan tersebut dalam perencanaan anggaran perubahan, masyarakat kini menunggu realisasi program tersebut setelah seluruh tahapan pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2026 selesai dilaksanakan.
(Fadlan Ibunu)
