BOLTARA, TimeNUSANTARA — Klaim bahwa pasien kecelakaan lalu lintas (KLL) bernama Irham Yasin tidak mendapatkan pelayanan di RSUD Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dibantah pihak rumah sakit. Bantahan tersebut diperkuat dengan kronologi penanganan pasien serta dokumentasi CCTV yang disebut merekam aktivitas pasien sejak tiba hingga meninggalkan ruang pelayanan.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak RSUD Boltara, pasien tiba di UGD pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 18.18 WITA dalam kondisi sadar, baik dan masih mampu berjalan tanpa bantuan.
Sekitar satu menit kemudian, perawat melakukan triase dan pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV). Saat itu pasien duduk di kursi karena seluruh tempat tidur UGD sedang terisi oleh pasien yang membutuhkan penanganan kedaruratan.
Penanganan kemudian dilanjutkan dokter UGD, dr. Nur Maghfira Lasena. Pada sekitar pukul 18.21 WITA, dokter melakukan anamnesa sekaligus pemeriksaan fisik awal dengan meminta pasien mengangkat tangan dan kaki untuk melihat kemungkinan adanya patah tulang atau dislokasi.
Tak lama berselang, tempat tidur pasien tersedia setelah pasien sebelumnya diantar ke ruang rawat inap. Pasien kemudian diarahkan masuk ke ruang bedah UGD untuk pemeriksaan dan tindakan lanjutan.
Menurut kronologi rumah sakit, pemeriksaan dokter dan perawat berlangsung hingga sekitar pukul 18.32 WITA.
Dalam proses anamnesa, dokter juga menanyakan sejumlah hal terkait penggunaan helm, jenis kecelakaan serta kelengkapan kendaraan. Pihak rumah sakit menjelaskan pertanyaan tersebut berkaitan dengan penilaian kondisi pasien sekaligus kebutuhan administrasi dan jaminan pembiayaan seperti BPJS Kesehatan maupun Jasa Raharja.
Namun, menurut keterangan pihak rumah sakit, pasien sempat menyampaikan keberatan terhadap pertanyaan tersebut.
Persoalan kemudian muncul sekitar pukul 19.00 WITA ketika istri pasien menyatakan hendak pulang. Pasien disebut kemudian meninggalkan ruang tindakan atas keinginan sendiri tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada dokter maupun perawat.
Petugas loket selanjutnya meminta istri pasien menandatangani dokumen Permintaan Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS). Namun, berdasarkan kronologi rumah sakit, sekitar pukul 19.02 WITA terjadi insiden ketika pasien menarik istrinya di hadapan petugas.
Pihak RSUD menyebut kondisi tersebut membuat proses administrasi pelayanan dihentikan dan tagihan tindakan yang telah dilakukan kemudian dihapus karena pasien meninggalkan rumah sakit tanpa melalui prosedur kepulangan sebagaimana mestinya.
CCTV Jadi Bukti
Pihak RSUD Boltara juga menyatakan memiliki dokumentasi CCTV yang merekam rangkaian kejadian tersebut.
Keberadaan rekaman itu menjadi penting untuk menjawab informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai tudingan bahwa pasien sama sekali tidak mendapatkan pelayanan ketika berada di UGD.
Dengan adanya rekaman CCTV, pihak rumah sakit dapat menunjukkan bahwa pasien memang datang, menjalani proses triase, diperiksa dokter dan diarahkan untuk mendapatkan penanganan lanjutan.
Artinya, klaim bahwa pasien datang ke RSUD Boltara namun sama sekali tidak dilayani tidak sejalan dengan kronologi penanganan yang disampaikan pihak rumah sakit maupun dokumentasi CCTV yang disebut tersedia.
RSUD Tegaskan Komitmen Pelayanan
Di bawah kepemimpinan Direktur RSUD Boltara drg. Firlia Mokoagow, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Firlia menegaskan bahwa RSUD Boltara terus melakukan pembenahan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta perbaikan sarana dan prasarana, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat dan profesional.
Komitmen tersebut juga terlihat dari dorongan Pemerintah Kabupaten Boltara untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan RSUD. Pada peringatan HUT ke-13 RSUD Boltara, Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena turut menekankan pentingnya profesionalisme, integritas dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
Karena itu, pihak rumah sakit berharap masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu versi informasi. Setiap tudingan terhadap pelayanan publik semestinya diperiksa berdasarkan fakta, kronologi, keterangan petugas serta bukti pendukung seperti rekaman CCTV.
RSUD Boltara menegaskan bahwa pelayanan terhadap pasien merupakan prioritas, sementara setiap kejadian di lingkungan rumah sakit perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Penulis: Fadlan Ibunu











