BOLMUT, TimeNUSANTARA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan kembali ditunjukkan melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Boltara, Kamis (23/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Suasana sidang berlangsung khidmat dan penuh semangat kolaborasi. Momentum ini juga menjadi perhatian karena Ketua DPRD Boltara, Hj. Dewi Zandra Astuti Mondo, memimpin langsung rapat paripurna tersebut untuk pertama kalinya setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD. Kepemimpinannya yang tenang, tegas, dan penuh wibawa mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mencerminkan komitmen DPRD dalam memperkuat kemitraan strategis bersama pemerintah daerah.
Penyampaian dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan, program strategis, serta alokasi anggaran yang efektif demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Boltara.
Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang terukur, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan daerah.
Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh semakin memperlihatkan soliditas kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Boltara dalam membangun sinergi bersama DPRD. Kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas demi kemajuan daerah.
Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama DPRD sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui rapat paripurna ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Boltara dan DPRD kembali diperkuat sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
Penulis/editor: Fadlan Ibunu











