HUKRIM, TimeNUSANTARA — Aktivitas pertambangan ilegal di Kilo 6 Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali beroperasi meski sebelumnya telah ditertibkan aparat kepolisian. Ironisnya, aktivitas tersebut disebut telah berlangsung sekitar satu pekan terakhir tanpa hambatan, memunculkan dugaan adanya pembiaran oleh aparat setempat.
Informasi yang diterima TimeNUSANTARA dari warga Desa Busato yang enggan disebutkan identitasnya, Minggu (18/1/2026), menyebutkan satu unit alat berat kembali beroperasi di lokasi tambang ilegal tersebut. Kegiatan itu diduga dipelopori oleh seorang pengelola berinisial J alias Jasman, yang dinilai nekat dan mengabaikan larangan hukum.
Padahal sebelumnya, Polres Bolmut bersama Pemerintah Kecamatan Pinogaluman dan Pemerintah Desa Busato telah memasang baliho larangan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut sebagai bentuk penegasan hukum. Namun fakta di lapangan menunjukkan larangan itu seolah tak diindahkan.
Yang menjadi sorotan, Polsek Pinogaluman sebagai institusi yang bertanggung jawab melakukan monitoring wilayah hukum setempat, dinilai tidak mengambil langkah tegas. Bahkan, hingga berita ini diterbitkan, Kapolsek Pinogaluman IPDA Ismail R. Nani, S.E., M.H belum memberikan klarifikasi meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh media ini.
Sikap diam aparat tersebut memicu tanda tanya publik. Pasalnya, aktivitas alat berat dalam tambang ilegal bukanlah kegiatan tersembunyi dan mustahil tidak diketahui aparat setempat.
Secara hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin jelas melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi pengelola tambang ilegal.
Tak hanya itu, jika terbukti adanya unsur pembiaran, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, maka aparat penegak hukum yang mengetahui namun tidak bertindak dapat dijerat Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang, serta Pasal 55 KUHP terkait turut serta dalam tindak pidana.
Atas dasar itu, TimeNUSANTARA mendesak Polda Sulawesi Utara dan Polres Bolaang Mongondow Utara untuk segera turun tangan, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta melakukan penegakan hukum secara tegas dan transparan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum yang tegas menjadi krusial agar tidak menimbulkan preseden buruk, sekaligus menghindari dugaan adanya oknum aparat yang “bermain” dalam aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi TimeNUSANTARA masih membuka ruang hak jawab dan akan terus menunggu klarifikasi resmi dari pihak Polsek Pinogaluman.
(Nofri Dotulong)
